Catatan Negatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Komnas HAM

Ada catatan negatif dari Komnas HAM selama beberapa tahun terkait berita pelanggaran HAM. Nampaknya, kinerja terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM sedang menurun.

Formasi Komnas HAM periode tahun 2017-2022 sedang bekerja keras untuk memperbaiki kinerja mereka dan membangun kembali citranya di tengah masyarakat. Langkah pertamanya adalah mempertegas posisi Komnas HAM.

Menegaskan Posisi Komnas HAM

Kepercayaan publik pada lembaga ini disinyalir menurun semenjak meningkatkan berbagai kasus kekerasan pelanggaran HAM di Indonesia. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan citra positif di tengah masyarakat. Komisioner Komnas HAM sudah menjelaskan bahwa lembaganya tidak akan melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar proses hukum.

Penyelesaian melalui jalur hukum atau perundang-undangan berlaku adalah solusi untuk menegaskan posisi lembaga ini. Tidak ada sikap abu-abu karena masyarakat sendiri yang nanti akan menilai ketegasan lembaga dalam menindaklanjuti sebuah kasus. Sasaran pertama untuk meningkatkan kepercayaan itu langsung pada pihak korban dan keluarganya.

Komitmen Sikap Universal

Komnas HAM juga menyatakan komitmennya untuk selalu bersikap universal. Dalam urusan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, lembaga ini tidak akan dapat dilibatkan demi kepentingan kelompok tertentu. Pernyataan ini merujuk pada isu-isu pelanggaran HAM yang mengalami pasang surut dan nampak jelas pada saat situasi politik memanas jelang Pilpres seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini.

Rendahnya Kinerja Komnas HAM Periode 2012 – 2017

Menurunnya kinerja lembaga ini dikritik tajam oleh sejumlah pihak khususnya selama periode 2012 hingga tahun kemarin. Kritikan itu disampaikan oleh Asian NGO Network on National Human Right Institution (ANNI) yang telah melakukan penilaian selama beberapa tahun terakhir. Level terendah Komnas HAM nampak jelas pada masa jelang pergantian periode formasi lembaga ini.

Proses penilaian itu didasarkan atas hasil pemantauan selama bulan Juli 2017 hingga Juni 2018 kemarin. Sejumlah masyarakat korban dan keluarga pelanggaran HAM menjadi subjek wawancara dari ANNI yang bertugas memantau kinerja Komnas HAM. Data-data lainnya diperoleh dari wawancara langsung dengan komisioner, staf Komnas HAM, serta sejumlah media massa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *