Melawan Isu Hoaks Pada Pemilu Legislatif 2019

Pemilu legislatif 2019 tentunya tidak terlepas dari berbagai berita hoaks. Bahkan, berita hoaks yang terjadi ini cukup memanaskan suhu politik di Indonesia. Pada dasarnya isu hoaks yang terjadi menjelang pemilu dinilai dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap netralitas dan integritas penyelanggaraan pemilu. Salah satu hoaks yang berkaitan dengan pemilu diantaranya adalah sebagai berikut.

Isu Jokowi adalah PKI

Salah satu berita yang selalu digembar-gemborkan adalah isu bahwa Presiden Joko Widodo sebagai anggota dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Kabar kebohongan ini diunggah dari salah satu akun Facebook yang memperlihatkan Megawati dan Jokowi sedang memotong tumpeng di sebuah meja yang berwarna merah yang berlambangkan Palu Arit (dinisbatkan sebagai lambang PKI). Padahal, foto tersebut adalah hasil editan. Sumber asli foto tersebut diambil pada momen pemotongan tumpeng ketika perayaan ulang tahun dari PDI Perjuangan yang ke-43 di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Selatan.

Tentunya isu hoaks seperti yang telah dipaparkan di atas akan mempengaruhi masyarakat maupun sekelompok tertentu, dengan begitu bisa menimbulkan konflik. Bahkan, data kepolisian memperlihatkan bahwa ada ribuan berita hoaks beredar setiap hari di media sosial. Maka dari itu, dibutuhkan upaya hingga tindakan preventif yang dilakukan untuk melawan berbagai macam hoaks. Jika tidak dilakukan solusi yang tepat, maka berita hoaks akan berpotensi terus menyebar di kalangan masyarakat, dan pastinya akan menimbulkan ujaran kebencian.

Empat hal penting yang bisa dilakukan

Untuk melawan isu hoaks pada pemilu legislatif 2019 ini, paling tidak terdapat empat hal penting yang dapat dilakukan. Pertama adalah mengajak dan mendorong masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang diterimanya. Terutama informasi-informasi yang ada di media sosial. Sangat penting untuk mengupayakan sikap bijak dan kritis dalam menilai sebuah pemberitaan yang ada.

Kedua, adanya kesadaran tim kampanye masing-masing dari pasangan capres cawapres, calon Dewan Perwakilan Daerah, partai politik, hingga peserta pemilu untuk mengupayakan dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan isi pemberitaan yang mempunyai nilai edukatif. Misalnya saja dengan menampilkan visi misi dan gagasan yang benar-benar bisa menjawab berbagai persoalan rakyat.

Ketiga, pentingnya peran aparat penegak hukum dalam melawan hoaks. Karena aparat hukum mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan serta penegakan hukum secara adil. Sehingga sangat penting untuk memberikan hukuman setimpal mungkin kepada pelaku yang menyebarkan hoaks.

Keempat, dalam hal ini penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan. Sangat penting untuk menyampaikan lebih awal kepada masyarakat mengenai isu krusial tahapan yang nantinya akan dihadapi masyarakat, dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan informasi awal sebelum beredarnya isu hoaks ke permukaan menjelang pemilu legislatif 2019.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *